Bahasa Inggris Hukum Bisnis, Kunci Kontrak Aman

Kontrak bisnis internasional yang berantakan biasanya bukan karena niat jahat salah satu pihak, tapi karena satu-dua istilah bahasa inggris hukum bisnis yang dipahami setengah-setengah lalu dianggap remeh.

Riset akademis dari Profesor John Coyle mencatat fakta yang jarang disadari orang awam. Ia menemukan bahwa 99 persen kontrak internasional selalu mencantumkan klausul pilihan hukum atau governing law clause.

Angka itu bukan kebetulan. Itu bukti bahwa pilihan hukum bukan basa-basi administratif, melainkan fondasi yang menentukan pengadilan mana yang berhak mengadili kalau terjadi sengketa nanti.

Masalahnya, banyak pelaku usaha di Indonesia, termasuk mahasiswa hukum dan legal drafter pemula, masih menganggap bagian ini sebagai formalitas yang bisa disalin dari kontrak lain. Padahal justru di sinilah bencana sering dimulai.

 

Kenapa Kontrak Internasional Wajib Pakai Bahasa Inggris?

Bahasa Inggris jadi bahasa pengantar hukum bisnis global karena dipakai sebagai standar de facto di hampir semua negosiasi lintas negara, mulai dari perdagangan barang sampai investasi.

Tapi ini bukan berarti versi Bahasa Indonesia boleh diabaikan. Kalau salah satu pihak adalah warga negara atau badan hukum Indonesia, kontrak tetap butuh padanan resmi supaya:

• Punya kekuatan hukum yang jelas di pengadilan domestik.
• Menghindari celah tafsir ganda antara dua bahasa.
• Memberi rasa aman bagi kedua pihak yang bernegosiasi.

Buat pelaku UMKM yang baru mau ekspor-impor, ini kabar baik sekaligus PR. Kabar baiknya, template dasar sudah banyak tersedia. PR-nya, template itu harus disesuaikan dengan yurisdiksi masing-masing transaksi, bukan sekadar tempel nama perusahaan.

 

Apa Bahaya Copy-Paste Kontrak Tanpa Adaptasi?

Copy-paste draf kontrak dari template umum tanpa menyesuaikan yurisdiksi adalah kebiasaan yang bisa memicu pembekuan dana bisnis dan sengketa berkepanjangan.

Peringatan ini datang dari Takayuki Sawai, seorang Gyoseishoshi atau ahli kepatuhan regulasi berlisensi nasional di Jepang. Menurutnya, kesalahan semacam ini sering luput dari radar karena kontrak "kelihatannya" sudah lengkap secara format.

Padahal, setiap yurisdiksi punya aturan main sendiri soal apa yang boleh dan tidak boleh masuk klausul. Kontrak yang cocok dipakai di satu negara belum tentu valid kalau diterapkan mentah-mentah ke negara lain.

Beberapa hal yang paling sering jadi jebakan:

• Klausul force majeure yang disalin tanpa memperhitungkan regulasi lokal.
• Definisi default atau wanprestasi yang tidak disesuaikan dengan hukum acara setempat.
• Ketentuan pembayaran yang mengabaikan aturan devisa negara tujuan.

 

Klausul Apa Saja yang Wajib Ada dalam Kontrak Bisnis Internasional?

Dua klausul yang paling sering jadi penentu nasib sengketa adalah governing law dan dispute resolution. Tanpa keduanya, para pihak berpotensi berebut argumen soal hukum negara mana yang berlaku.

Selain dua itu, kontrak internasional yang matang biasanya juga memuat:

• Definisi istilah teknis supaya tidak multitafsir.
• Ketentuan Incoterms 2020 untuk pembagian risiko pengiriman barang.
• Klausul asuransi kargo, terutama untuk transaksi ekspor-impor fisik.
• Mekanisme penyelesaian sengketa, baik lewat litigasi maupun arbitrase.

Soal Incoterms ini penting banget buat eksportir dan importir pemula. Banyak yang baru sadar tanggung jawab pengiriman barang sudah berpindah tangan justru setelah barang rusak di tengah jalan, gara-gara tidak paham skema Incoterms yang disepakati sejak awal.

 

Kenapa Kata-Kata Kuno Harus Dihindari dalam Legal English?

C.M. Mason, Direktur Cambridge Law Studio di Inggris, merekomendasikan agar penulis kontrak meninggalkan istilah usang seperti abovementioned, aforementioned, atau aforesaid.

Istilah semacam itu terdengar formal, tapi justru menambah ambiguitas karena rujukannya sering tidak jelas menunjuk ke bagian mana. Bahasa hukum modern justru lebih memilih kalimat lugas dan langsung.

Ini juga selaras dengan tren plain language movement dalam dunia legal drafting global, di mana kejelasan dianggap lebih penting daripada kesan "berwibawa" dari kata-kata kuno.

Kalau Anda sedang belajar menyusun draf klausul boilerplate dalam bahasa Inggris seperti force majeure atau governing law, pembahasan lebih detail soal jebakan kata-kata seperti ini bisa dicek di ulasan kami soal klausul bahasa inggris yang sering bikin ambigu.

 

Apakah Menerjemahkan Kontrak Bisnis Cukup dengan Mengubah Kata per Kata?

Tidak. Menerjemahkan kontrak bisnis bukan sekadar mengganti kata dari satu bahasa ke bahasa lain, tapi menjembatani celah budaya dan hukum antara dua negara yang bermitra.

Poin ini ditekankan oleh Nurfadhilah Bahar, penulis dari PeMad, yang banyak menangani kasus penerjemahan kontrak jual beli. Terjemahan yang asal jadi berpotensi mengubah makna hukum sebuah klausul, meski secara harfiah kata-katanya "benar".

Contoh sederhananya, istilah seperti reasonable atau material breach punya bobot hukum berbeda tergantung sistem hukum yang mendasarinya. Kalau diterjemahkan tanpa konteks, artinya bisa melenceng jauh dari maksud asli.

Buat yang penasaran seberapa jauh dampak pemilihan diksi absolut versus longgar dalam negosiasi, kami sudah bahas lebih dalam soal kosakata negosiasi legal yang membedakan kewajiban mutlak dan diskresi.

 

Seberapa Ketat Pengadilan Menafsirkan Force Majeure dalam Kontrak Internasional?

Pengadilan internasional cenderung sangat ketat menafsirkan force majeure di bawah CISG atau Konvensi Wina 1980. Fluktuasi harga bahkan hingga 50 persen atau cuaca musiman tahunan tidak serta-merta dianggap sebagai alasan pelepasan tanggung jawab.

Analisis ini datang dari Lisbeth Bach Christiansen dan Profesor Dick Christie dari University of Cape Town. Mereka menyoroti bagaimana pengadilan internasional menolak argumen impediment yang terlalu longgar.

Artinya, kalau pelaku bisnis berharap bisa lepas tangan hanya dengan bilang "harga naik" atau "musim hujan lebih deras dari biasanya", jangan kaget kalau pengadilan menolak mentah-mentah pembelaan itu.

Beberapa syarat yang biasanya dipertimbangkan pengadilan soal force majeure yang sah:

• Kejadian benar-benar di luar kendali pihak yang mengklaim.
• Kejadian tidak bisa diprediksi secara wajar saat kontrak ditandatangani.
• Tidak ada cara realistis untuk menghindari dampaknya.

 

Bagaimana Cara Praktis Menyusun Kontrak Bisnis Internasional yang Aman?

Langkah paling aman adalah menyusun kontrak dengan struktur yang jelas sejak awal, bukan menambal klausul belakangan setelah masalah muncul.

Berikut urutan yang biasa dipakai praktisi hukum internasional:

1. Tentukan identitas dan kedudukan hukum masing-masing pihak.
2. Susun definisi istilah teknis di awal kontrak.
3. Masukkan klausul substansi: hak, kewajiban, dan jangka waktu.
4. Tetapkan governing law dan mekanisme penyelesaian sengketa.
5. Tambahkan klausul boilerplate seperti force majeure dan severability.

Kalau ekspansi bisnis Anda sedang berada di fase merancang kontrak dari nol, struktur legal drafting yang lebih lengkap dan sistematis sudah kami rangkum di artikel soal legal drafting bahasa inggris untuk kebutuhan ekspansi bisnis.

 

Penandatanganan kontrak bahasa inggris hukum bisnis internasional

Kenapa Penguasaan Bahasa Inggris Hukum Bisnis Jadi Skill Bernilai Tinggi?

Karena permintaan pasar terhadap orang yang bisa membaca dan menyusun kontrak internasional terus naik seiring makin banyak UMKM Indonesia yang berani ekspor langsung.

Buat mahasiswa hukum atau lulusan baru, kemampuan ini bisa jadi nilai jual tersendiri saat melamar ke firma hukum internasional atau divisi legal korporat multinasional. Buat pemilik bisnis, ini investasi yang mencegah kerugian jauh lebih besar di kemudian hari.

Kalau mau serius menekuni Legal English dari nol sampai bisa membaca kontrak sendiri tanpa was-was salah tafsir, Kampung Inggris Pare punya jalur belajar terstruktur lewat halaman program dan paket kelas yang bisa disesuaikan kebutuhan.

Bahasa inggris hukum bisnis bukan sekadar kemampuan bahasa, tapi perisai yang melindungi bisnis dari sengketa mahal akibat klausul yang dianggap remeh.

Mulai dari governing law, force majeure, sampai kebiasaan copy-paste template, semuanya berpotensi jadi bom waktu kalau tidak dipahami dengan serius.

 

DAFTAR SUMBER

1. International Chamber of Commerce (ICC) - Incoterms® 2020 Rules for International Commercial Terms, ICC Services & Dispute Resolution Statistics 2023.
2. United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) - United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) 1980.
3. Cambridge Law Studio - Mason, C.M., The Vocabulary of Commercial Contracts: A Practical Guide to the English Vocabulary used in International Commercial Contracts, Global Legal English Ltd.

 Penulis: Rachel Wijayani (cel)