Klausul Bahasa Inggris yang Diam-Diam Menjebak

Banyak orang menandatangani kontrak berbahasa Inggris tanpa sadar ada klausul bahasa inggris yang sengaja dibuat longgar supaya menguntungkan sepihak.

Salah satu contoh paling gamblang ada di kontrak kemitraan influencer milik Amazon. Di situ, istilah seperti "reasonable discretion", modal "may", sampai frasa "must be removed" dan "such content" dipakai tanpa kejelasan siapa yang berwenang menentukan standarnya.

Efeknya, muncul ketidakseimbangan kuasa antara platform besar dan kreator konten yang notabene bukan ahli hukum. Kreator yang menandatangani kontrak sepihak semacam ini sering tidak sadar seberapa luas ruang gerak yang sebenarnya diberikan ke pihak platform.

Fenomena ini penting dipahami bukan cuma oleh content creator, tapi juga oleh startup founder yang mulai menjalin kerja sama dengan mitra asing.

 

Kenapa Kata Seperti "May" dan "Reasonable" Bisa Berbahaya?

Kata-kata itu berbahaya karena tidak punya batasan objektif, sehingga pihak yang menyusun kontrak biasanya jadi pihak yang paling diuntungkan saat terjadi perbedaan tafsir.

Dalam ilmu semantik, fenomena ini pernah diulas Geoffrey Leech pada 1981 soal bagaimana makna kata bisa bergeser tergantung konteks pemakaiannya. Noam Chomsky pada 1965 juga sempat menyinggung soal struktur sintaksis yang berpotensi menimbulkan lebih dari satu interpretasi gramatikal.

Beberapa pola kata yang paling sering jadi sumber ambiguitas dalam klausul bahasa inggris:

• May: bisa berarti izin, bisa juga berarti diskresi penuh milik satu pihak.
• Reasonable: standar "wajar" versi siapa, tidak pernah dijelaskan secara eksplisit.
• Such: merujuk ke subjek sebelumnya, tapi kalau paragraf sebelumnya panjang, rujukannya jadi kabur.
• Shall: bisa dibaca sebagai kewajiban mutlak, bisa juga sebagai anjuran, tergantung siapa yang menafsirkan.

Kalau Anda penasaran kenapa dunia legal drafting modern mulai meninggalkan kata-kata ambigu semacam ini demi istilah yang lebih tegas, pembahasannya kami kupas lengkap di artikel soal bahasa inggris hukum bisnis untuk kontrak internasional.

 

Apakah Kontrak Berbahasa Asing Sah di Mata Hukum Indonesia?

Sah. Berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2023, kontrak berbahasa asing tanpa terjemahan Bahasa Indonesia tidak serta-merta batal demi hukum, kecuali terbukti ada iktikad tidak baik dari salah satu pihak.

Ketentuan ini muncul untuk menjawab kegelisahan investor asing sekaligus pelaku bisnis lokal yang sebelumnya was-was soal keabsahan kontrak berbahasa Inggris murni. Sebelum SEMA ini terbit, ada anggapan bahwa kontrak wajib punya versi Bahasa Indonesia berdasarkan UU No. 24 Tahun 2009 dan Perpres No. 63 Tahun 2019, atau bisa dianggap batal.

Meski begitu, SEMA ini bukan berarti versi Bahasa Indonesia jadi tidak penting. Praktik terbaik tetap menyarankan dua versi bahasa disiapkan sejak awal untuk menghindari perdebatan soal iktikad baik di kemudian hari.

 

Bagaimana Bahasa Indonesia Sendiri Punya Kata-Kata Multitafsir?

Ambiguitas leksikal bukan monopoli bahasa Inggris. Bahasa hukum Indonesia juga punya kata-kata yang gampang dilonggarkan maknanya sesuai kepentingan pihak yang lebih dominan.

Beberapa contohnya:

• Kata "dapat" sering dipakai untuk menunjukkan diskresi atau kelonggaran sanksi.
• Kata "memperhatikan" kerap dipakai untuk mengesahkan prioritas sepihak, misalnya dalam soal pengupahan.
• Frasa "istirahat panjang" di beberapa dokumen ternyata jadi eufemisme halus untuk pemutusan hubungan kerja.
• Kata "tidak mampu" juga rawan dipakai secara longgar tanpa parameter yang jelas.

Pola ini menunjukkan bahwa masalah ambiguitas sebenarnya soal kebiasaan menyusun kontrak yang menghindari kejelasan, bukan semata soal bahasa apa yang dipakai.

 

Sengketa Apa Saja yang Pernah Terjadi Akibat Klausul yang Ambigu?

Beberapa sengketa nyata di Indonesia menunjukkan betapa mahalnya harga dari satu klausul yang tidak jelas rujukannya.

Salah satu contohnya adalah perselisihan antara sebuah bank dan sebuah universitas soal Program Pengembangan Operasional. Kedua pihak berbeda tafsir mengenai "tambahan jasa giro 1,5 persen per tahun" dan cara menghitung pajak dari saldo minimal 30 miliar rupiah.

Pihak bank melalui Commercial Funding Officer-nya, Shindy, dan pihak universitas lewat Bendahara Pengeluaran, Shofifah, sama-sama punya argumen kuat soal bagaimana klausul itu seharusnya dibaca. Ini contoh gamblang bahwa masalah bukan pada niat, tapi pada kejelasan draf awal.

Contoh lain datang dari sengketa sewa alat berat yang berujung ke Putusan No. 51/PDT/2017/PT.PLK. Perselisihan muncul karena kontrak tidak jelas menyebut apakah tarif dihitung secara lumsum atau berdasarkan jam kerja alat (Hour Meter). Pihak dari PT Adhi Karya Tbk. dan manajemen operasional lapangan sama-sama merasa perhitungan versi mereka yang benar.

Ada juga sengketa dunia hiburan yang melibatkan Aura Kasih dengan PT Debindo, serta Syahrini dengan Blue Eyes Cafe. Kedua kasus ini menegaskan pentingnya klausul mediasi sebagai jalan keluar di luar pengadilan, supaya reputasi para pihak tetap terjaga meski sedang bersengketa.

 

Bagaimana Cara Menghindari Ambiguitas Saat Menyusun Klausul Kerja Sama?

Cara paling praktis adalah memastikan setiap istilah kunci punya definisi eksplisit di bagian awal kontrak, bukan dibiarkan mengambang dan ditafsirkan bebas nanti.

Beberapa langkah yang bisa langsung diterapkan:

• Buat daftar definisi untuk setiap istilah teknis sebelum masuk ke klausul substansi.
• Ganti kata bermakna ganda seperti may dengan kalimat yang menyebut kondisi spesifik.
• Cantumkan parameter jelas untuk kata seperti reasonable, misalnya batas waktu atau standar industri yang berlaku.
• Sertakan klausul mediasi sebagai jalur penyelesaian sengketa sebelum masuk litigasi.

Perlu dicatat, asas iktikad baik dalam hukum perdata Indonesia juga jadi pertimbangan penting saat pengadilan menilai apakah ambiguitas itu disengaja atau tidak, sebagaimana pernah diulas dalam kajian hukum perdata Indonesia.

Kalau kontrak yang sedang Anda susun berkaitan dengan ekspansi bisnis ke luar negeri dan butuh struktur anatomi klausul yang lebih lengkap, referensi soal bahasa inggris hukum bisnis untuk kontrak internasional bisa jadi pelengkap yang pas.

 

Ruang sidang ilustrasi sengketa klausul bahasa inggris di pengadilan Indonesia

Kenapa Content Creator dan Startup Founder Perlu Waspada Soal Ini?

Karena kontrak kemitraan digital yang ditawarkan platform besar biasanya bersifat sepihak dan disusun untuk kepentingan platform, bukan kreator atau mitra lokal.

Content creator yang menandatangani kontrak tanpa membaca detail klausul bahasa inggris berisiko kehilangan kontrol atas kontennya sendiri tanpa pernah menyadarinya. Startup founder yang buru-buru menandatangani kontrak kerja sama asing juga rentan terjebak strategic ambiguity yang sengaja dibuat pihak lawan.

Kalau Anda ingin lebih memahami cara membaca terminologi hukum absolut versus longgar dalam negosiasi bisnis, kami sudah bahas lengkap di artikel soal kosakata negosiasi legal.

Buat yang ingin memperdalam kemampuan membaca kontrak berbahasa Inggris secara mandiri, Kampung Inggris Pare menyediakan jalur belajar lewat halaman paket dan program kelas yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan profesional.

Klausul bahasa inggris yang terlihat sepele seperti "may" atau "reasonable discretion" bisa jadi celah besar yang merugikan pihak yang lebih lemah dalam kontrak. Memahami pola ambiguitas ini, baik dalam bahasa Inggris maupun Bahasa Indonesia, adalah langkah pertama supaya tidak jadi korban kontrak sepihak.

 

DAFTAR SUMBER

1. Mahkamah Agung RI - SEMA No. 3 Tahun 2023 tentang bahasa dalam kontrak.
2. Jurnal Locus / Jurnal KEMBARA UMM - Kajian ambiguitas leksikal dalam klausul kontrak berbahasa Inggris.
3. Jurnal Rewang Rencang / Indonesian Notary UI - Analisis sengketa kontrak dan asas iktikad baik dalam hukum perdata Indonesia.

 Penulis: Rachel Wijayani (cel)